Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta bersinergi dengan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta menggelar seminar keterbukaan informasi publik (KIP), bertema, 'Transformasi Media dan Tantangan Keterbukaan Informasi Publik', Kamis (30/5).

Siapapun warga negara dapat mengakses informasi publik, tanpa batasan wilayah

Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melalui sambutan virtual mengatakan, Pemprov menyambut baik seminar keterbukaan informasi sebagai komitmen dan upaya memenuhi kebutuhan akses informasi publik, serta mendorong peran aktif masyarakat guna mendukung tata kelola pembangunan DKI Jakarta sebagai kota Global.

Sementara Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengapresiasi atas inisiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan seminar KIP secara rutin melalui kampus kepada  mahasiswa sebagai agent of change. 

“Siapapun warga negara dapat mengakses informasi publik, tanpa batasan wilayah,” ujar Harry Ara Hutabarat dalam keterangan tertulisnya.

Sementara Komisioner KI DKI Jakarta yang juga selaku narasumber, Agus Wijayanto Nugroho mengungkapkan, informasi beredar melalui media sosial sangat mudah tersebar luas. Fakta itu jadi tantangan keterbukaan informasi publik. Untuk itu, masyarakat hendaknya dapat memilih dan memilah informasi, pastikan informasi baik, akurat dan tidak menyesatkan. 

"Terlebih informasi itu dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Disitulah, ada peran mahasiswa sebagai agen perubahan secara aktif menyuarakan informasi secara baik dan akurat," ungkapnya.

Sekadar diketahui Seminar KIP digelar secara hybrid dan dihadiri Dekan FIKOM Universitas Pancasila, Anna Agustina. Sementara narasumber yang dihadirkan yakni Komisioner KI, Agus Wijayanto Nugroho; Dosen Universita Pancasila,  Ahmad Badari; Aliansi Jurnalis Independen(AJI), Asnil Bambani dan Moderator Dosen Universitas Pancasila, Sofia Primalisanti.